Timor Timur di Masa Reformasi

Sejak angin reformasi dihembuskan di Indonesia, suhu politik di Timor Timur mulai memanas. Hal ini disebabkan gerakan antiintegrasi dan prokemerdekaan yang selama orde baru berhasil dibungkam, maka sejak adanya reformasi mereka ikut merasakan adanya kebebasan.
angin kebebasan mereka manfaatkan sebaik-baiknya dengan turun ke jalan menuntut diadakannya referendum dan kemerdekaan Timor Timur. Perjuangan mereka itu didukung oleh tokoh antiintegrasi yang ada di luar negeri seperti Ramos Horta dan tokoh Fretelin Xanana Gusmao.
Tindakan mereka ini cukup merepotkan dan menyulitkan posisi Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden B.J Habibie dan segenap kabinet reformasi sepakat memberikan alternatif bagi masyarakat Timor Timur untuk memilih dua alternatif. Apalagi setelah perang dingin berakhir, negara Barat yang semula membiarkan Indonesia memasukkan Timor Timur ke wilayah RI, mulai ribut dan mempermasalahkan Timor Timur.
Sejalan dengan perkembangan situasi di Indonesia sendiri serta tekanan-tekanan yang semakin gencar dari pihak asing, pemerintahan B.J Habibie akhirnya mengeluarkan 2 pilihan bagi masyarakat Timor Timur, yaitu sebagai berikut.
a. Lepas dari Indonesia
b. Pemberian status etonomi yang diperluas/otonomi khusus
Untuk menindaklanjuti opsi tersebut, pemerintah mengadakan perundingan segitiga (triparti) yaitu antara RI, Portugal, dan PBB di New York, Amerika Serikat pada tanggal 5 Mei 1999 yang berhail disepakati untuk melakukan jajak pendapat mengenai status Timor Timur atau United Nation Mission in East Timor (UNAMET). Jajak pendapat ini dilakanakan tanggal 30 Agustus 1999 yang diikuti oleh 451.792 orang pemilih penduduk asli Timor Timur baik yang di wilayah Indoneia maupun di luar negeri.
Tanggal 4 eptember 1999 hasil jajak pendapat diumumkan PBB di New York dan Dili dengan hasil 78% pro kemerdekaan atau menolak otonomi khusus yang ditawarkan.
Masalah-masalah yang Timbul Pasca-Jajak Pendapat
  1.  Timbul perang saudara
  2. Pengungsian besar-besaran warga Timor-Timur
  3. Terjadinya pelanggaran HAM
  4. Masuknya INTERVET (International Force for East Timor) pimpinan Autralia, tugasnya menciptakan keamanan dan keteraturan di Timor Timur
  5. Dicabutnya TAP No. VI/MPR/1998 tentang integrai Timor Timur
  6. Timbulnya pendapat pro dan kontra di dalam negeri soal Timor Timur yang lepas dari RI
  7. Nasib warga pendatang di Timor Timur semakin tidak menentu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *